Demokrat Arahkan Santun Dan Politik di Wacana People Power

Demokrat Arahkan Santun Dan Politik di Wacana People Power – Gagasan people power menanggapi proses ataupun hasil Pemilu 2019 diperkirakan tidak dibarengi kader-kader Partai Demokrat.

Menurut Direktur Patokan Politik Indonesia Adi Prayitno kemungkinan kecil Demokrat turut turun ke jalan sebab tidak searah dengan style politik mereka sampai kini.

Dia menjelaskan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasti berpikir panjang sebelum menyepakati kadernya turut dalam pergerakan turun ke jalan yang menjaga Calon presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto.

“Demokrat tidak mungkin ikut-ikutan people power. Berlawanan dengan politik santun serta mewah yang sampai kini dijargonkan SBY,” papar Adi

Menurut Adi, sikap Demokrat telah jelas saat SBY menerbitkan petunjuk pada semua kadernya. Petunjuk itu berisi larangan buat beberapa kader untuk bertindak inkonstitusional di saat kondisi politik yang tidak memastikan selesai pencoblosan, 17 April 2019.

Petunjuk itu diedarkan pada Kamis (18/4) atau sesudah Prabowo Subianto mengumumkan kemenangan yang ke-3 kalinya. Walau sebenarnya, KPU baru memastikan hasil perhitungan suara dengan sah pada 22 Mei akan datang.

“SBY berhati-hati dengan semua yang bombastis serta provokatif. Gen serta DNA politiknya lebih soft, bukan keras,” kata Adi.

Adi menjelaskan ketiadaan kader Demokrat dalam people power, tidak merugikan partai itu.

Dia memandang Demokrat tidak diberi stempel pengkhianat oleh simpatisan fanatik Prabowo. Masalahnya sampai kini Demokrat sudah tunjukkan sikap yang tidak tegas dalam bergabung.

Adi mengatakan ‘angin-anginan’.

Kadang sama pendapat dengan konsolidasi pengusung Prabowo-Sandi, tetapi seringkali mengkritik dari dalam dengan suara yang keras.

“Kan memang lama Demokrat ini dipandang outsider sama Gerindra,” tutur Adi.

Dalam sejarahnya, Demokrat juga parpol paling akhir yang masuk konsolidasi Adil serta Makmur pengusung Prabowo serta Sandiaga Uno dalam Pemilihan presiden 2019. Demokrat masuk di hari Prabowo serta Sandi akan mendaftarkan ke KPU jadi akan calon peserta Pemilihan presiden 2019 pada 2018 yang lalu.

Konsolidasi Adil serta Makmur terdiri atas Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, serta partai yang baru turut pemilu yakni Berkarya.

Sama Politik Santun, Demokrat Disangka Tidak Turut People PowerKetua Umum Gerindra Prabowo Subianto waktu bersilaturahmi ke tempat tinggal Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di lokasi Mega Kuningan, Jakarta, 21 Desember 2018.

Dihubungi terpisah, periset politik Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) Luki Sandra Amalia berpendapat yang hampir seirama dengan Adi Prayitno. Menurut dia, Demokrat tetap ada ditengah-tengah, misal people power yang digadang tim Prabowo betul-betul dikerjakan.

Walau selama saat Pemilihan presiden 2019 kader-kader Demokrat turut berperan dalam kerja pemenangan Prabowo-Sandi, Sandra memandang mereka akan bercermin pada SBY sebagai pendiri serta ketua umum partai itu.

Awal minggu ini selesai rapat pengaturan bersama dengan Kapolri, TNI, dan beberapa kepala tubuh serta menteri, Wiranto mengatakan pemerintah akan membuat Team Hukum Nasional untuk memberi respon perkataan serta aksi tokoh yang termasuk provokatif. Selain itu, Tito meneror akan mengaplikasikan masalah makar pada mereka yang menggerakkan people power.

Walau ide dari Wiranto itu memperoleh keberatan dari beberapa pihak, termasuk juga Komnas HAM, Sandra memandang itu dapat jadi alat untuk menciutkan kemauan pengusung people power.

Diluar itu, menurut Sandra, belum pasti semua partai pengusung sepakat serta ikut juga dalam pergerakan people power.

“Jika jadi, ya kita lihat siapapun yang turut disana. Apa rekan-rekan koalisinya atau mungkin komponen di luar konsolidasi 02,” sebut Sandra.

Lihat : Presiden Disuruh Tegur Wiranto yang Ingin Bentuk Team Hukum

wawasan People Power berkaitan hasil Pemilu 2019 ada ke permukaan sebab dilemparkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais waktu berorasi dalam APel Siaga Umat 313 Menampik Manipulasi Pemilu di muka Gedung Komisi Penentuan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, 31 Maret 2019.

Setelah dari itu, cerita People Power juga sering menghiasi kabar berita politik khususnya yang melaju dari mulut tim Prabowo-Sandi.