Hakim Pengadilan Negeri Medan Merry Purba Divonis Hukuman Pidana 6 Tahun Penjara

Hakim Pengadilan Negeri Medan Merry Purba Divonis Hukuman Pidana 6 Tahun Penjara  РHakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba divonis hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Merry dikatakan bersalah lakukan korupsi dengan terima uang SGD 150 ribu dari entrepreneur Tamin Sukardi.

“Mengatakan terdakwa Merry Purba sudah dikatakan bersalah lakukan korupsi terima suap dengan bersama,” kata ketua majelis hakim Syaifuddin Zuhri waktu membaca amar keputusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Hakim menjelaskan uang itu di terima Merry Purba dari entrepreneur Tamin Sukardi lewat panitera alternatif Helpandi. Hakim menjelaskan uang itu diberikan Helpandi waktu lihat mobil punya Merry Purba.

“Penyerahan uang oleh Helpandi ke mobil Toyota Rush putih, tidak ada perbincangan sebab Helpandi di sidang akui takut ketahuan. Hingga tidak ada dialog di Toyota Rush punya Merry Purba,” kata Zuhri.

Uang itu diberi untuk memengaruhi keputusan Tamin Sukardi, yang waktu itu berstatus terdakwa. Tamin saat itu terlilit masalah berkaitan peralihan tanah negara/punya PTPN II pada pihak lain seluas 106 hektare bekas HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang.

Masalah itu diadili di PN Medan dengan formasi majelis Wahyu Prasetyo Wibowo jadi ketua majelis serta dua hakim anggota atas nama Sontan Merauke Sinaga serta Merry Purba, dan panitera alternatif Wahyu Probo Julianto serta Helpandi.

Hakim menjelaskan fakta Helpandi itu logis, sebab tindakan suap biasanya dikerjakan dengan diam-diam. Diluar itu, hakim menjelaskan dalam persidangan Helpandi membetulkan adegan untuk adegan penyerahan uang SGD 150 ribu itu.

“Helpandi membetulkan adegan untuk adegan penyerahan uang SGD 150 ribu,” katanya.

Zuhri mengatakan, dalam persidangan hakim Sontan Merauke Sinaga mengaku sempat dikunjungi Helpandi untuk mengatur masalah. Helpandi dimaksud Zuhri minta pada Sontan untuk memutuskan Tamin Sukardi bebas.

“Hingga rasional jika Helpandi mendatangi Merry Purba, ditambah lagi adalah satu majelis,” ucapnya.

Mengenai hal yang memberatkan dalam keputusan itu diantaranya, terdakwa tidak mengaku tindakan, mencederai keyakinan warga pada instansi peradilan, berlawanan usaha pemerintah pemberantasan tindak pidana korupsi. Merry Purba dikenai Masalah 12 huruf c juncto Masalah 18 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat (1) ke-1 KUHP.