Home / Berita Umum / Ketentuan Pemerintah Mengenai Insentif Buat Pelapor Korupsi

Ketentuan Pemerintah Mengenai Insentif Buat Pelapor Korupsi

Ketentuan Pemerintah Mengenai Insentif Buat Pelapor Korupsi – Presiden Joko Widodo di tandatangani Ketentuan Pemerintah mengenai insentif buat pelapor korupsi optimal Rp 200 juta. Perihal ini mendapatkan animo dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

“Bagus itu,” tutur Saut waktu dihubungi kumparan, Rabu (10/10).

Saut menyampaikan, PP No. 43 Tahun 2018 itu adalah sisi dari menambahkan taktik pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, kebijakan ini pantas di dukung.

“Hal tersebut akan adalah sisi kelengkapan lainnya berkenaan dengan taktik nasional Mencegah korupsi (Stranas PK) yang sekarang ini ikut sekretariatnya ada di KPK,” jelas Saut.

Saut tidak jadi masalah jika nanti laporan terdapatnya pendapat korupsi ke KPK akan membludak. Perihal ini dipandang menjadi sisi positif dari keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Pasti positif serta diharap berkelanjutan dalam implementasinya,” tambah ia.

Karena itu, Saut akan mempersiapkan beberapa langkah simpatisan supaya penduduk memahami benar bagaimana skema laporan yang baik. Hingga laporan itu bisa selekasnya dilakukan tindakan.

“Tidak tutup peluang siapapun yang memahami keadaan kantornya serta siapa siapa yang mereka mesti laporkan dengab 5W + 2H, jadi lebih baik. Karena itu KPK butuh menggerakkan keterangan seperti apakah laporan yang baik,” kata ia.

Jokowi meneken Ketentuan Pemerintah (PP) Nomer 43 Tahun 2018 tentang keterlibatan penduduk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui ketentuan itu, penduduk dapat mendapatkan penghargaan uang optimal Rp 200 juta, jika ikut membuka masalah korupsi.

About admin