Home / Indonesia / Ketua DPR RI Akan Jadi Saksi Di Kasus E-KTP

Ketua DPR RI Akan Jadi Saksi Di Kasus E-KTP

Ketua DPR RI Akan Jadi Saksi Di Kasus E-KTP – Ketua DPR RI Setya Novanto bakal jadi satu diantara saksi dijadwalkan bersaksi pada sidang kelanjutan masalah sangkaan korupsi proyek e-KTP, Kamis (6/3/2017).

Kuasa hukum Novanto yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bagian Hukum, Rudy Alfonso meyakinkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu bakal ada pada persidangan hari ini.

” Ya, datang, ” kata Rudy waktu dihubungi, Rabu (5/4/2017) malam.

Novanto bakal di check dalam kemampuannya sebagai bekas Ketua Fraksi Partai Golkar waktu masalah itu berlangsung.

Tidak ada persiapan spesial yang dikerjakan untuk bersaksi pada sidang e-KTP hari ini.

” Tidak ada persiapan. Beliau kan saksi, ” kata dia.

Terkecuali Novanto, berdasar pada info yang didapat, ada tiga saksi yang lain yang datang dari DPR.

Mereka yaitu bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum ; bekas anggota Komisi II Markus Nari, serta Ade Komarudin yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

Saksi yang lain yakni Direktur PT Quadra Solution Achmad Fauzi, Dudy Susanto dari PT Softob Technology Indonesia (STI), Direktur Paling utama PT Quadra Solution Anang S. Sudiharjo, Suciati sebagai pihak penghubung.

Diluar itu, ada Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, serta Yimmy Iskandar Tedjasusila yg tidak dijelaskan peranannya dalam surat dakwaan.

Intervensi Novanto

Nama Novanto berkali-kali dimaksud dalam rangkaian masalah e-KTP. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bakal menelusuri sangkaan intervensi Setya Novanto dalam kajian aturan proyek e-KTP.

” Sesungguhnya Setya Novanto bukanlah Komisi II DPR serta dia itu Ketua Fraksi, namun dia mengemukakan itu pada Ganjar. Itu yang kami dalami, ” kata Irene.

Pernyataan Irene itu menyikapi kesaksian bekas Pimpinan Komisi II, Ganjar Pranowo, yang mengatakan Novanto pernah menyinggung proyek e-KTP yang diakukan Komisi II DPR.

Dalam masalah e-KTP, sistem kesepakatan aturan di DPR dimaksud dikendalikan oleh sebagian pimpinan fraksi.

Dua salah satunya yaitu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto serta Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Keduanya dimaksud mengoordinasikan tiap-tiap pimpinan fraksi untuk menyepakati aturan e-KTP sebesar Rp 5, 9 triliun.

Dalam masalah ini, awalannya KPK mengambil keputusan dua tersangka, yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, serta bawahannya, Sugiharto.

Sekarang ini, keduanya duduk di kursi terdakwa.

Dari pengembangan masalah e-KTP, KPK mengambil keputusan Andi Narogong sebagai tersangka.

Paling akhir, KPK juga telah mengambil keputusan bekas Anggota Komisi II DPR Miryam S. Haryani sebagai tersangka.

Miryam disangka memberi info palsu dalam usaha pengungkapan masalah e-KTP.

DPR RI menyetujui aturan proyek e-KTP sesuai sama grand design 2010, yakni RP 5, 9 triliun.

Dari aturan itu, sebesar 51 % atau Rp 2, 662 triliun dipakai untuk berbelanja modal atau berbelanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sesaat, 49 % atau sebesar Rp 2, 558 triliun dibagi-bagi ke beberapa pihak, termasuk juga anggota Komisi II DPR RI serta Tubuh Aturan DPR RI.

About admin