Home / Indonesia / Ketua MPR Tanggapi Polemik Di Kendeng

Ketua MPR Tanggapi Polemik Di Kendeng

Ketua MPR Tanggapi Polemik Di Kendeng – Ketua MPR Zulkifli Hasan memohon pemerintah tunjukkan keberpihakannya pada rakyat tentang penolakan pabrik semen oleh petani di daerah Pegunungan Kendeng, Propinsi Jawa Tengah.

Beberapa petani itu menginginkan izin penambangan PT Semen Indonesia dicabut lantaran mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menurut Zulkifli, pengelolaan sumber daya alam (SDA) , terlebih yang tdk bisa diperbaharui, bakal senantiasa mengakibatkan resiko.

Oleh karena itu pemerintah mesti memaparkan apa fungsi yang dapat didapat oleh penduduk kurang lebih dengan berdirinya pabrik semen.

” Pengelolaan SDA pastinya akan senantiasa ada resikonya. Tetapi saya memohon pada pemerintah pusat ataupun daerah, mesti ada alternatif pendapatan lain lantaran SDA-nya di ambil, ” tutur Zulkifli waktu dijumpai selesai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017) .

” Mesti terang fungsi apa yang didapat dari ada tambang atau pabrik semen untuk penduduk di situ lantaran mereka yang hadapi resiko disana, ” katanya.

Zulkifi memaparkan, idealnya pembangunan yang digunakan oleh pemerintah di satu daerah mesti memberi fungsi atau keuntungan terbesar pada penduduk.

Sebab, Penduduk di Pegunungan Kendeng punyai resiko kehilangan mata pencahariannya sebagai petani seandainya pemerintah mengambil keputusan masih membangun pabrik semen.

” Bila ada SDA yang di ambil perusahaan, janganlah perusahaan saja dong yang untung. Janganlah pemerintah saja. Namun penduduk kurang lebih mesti memperoleh fungsi yang terbesar lantaran mereka bakal kehilangan hari esok di sektor yang mereka mengerti saat ini, ” ucapnya.

Sepanjang sepekan lebih beberapa puluh petani Kendeng jalankan unjuk rasa mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara.

Beberapa petani Kendeng itu protes izin lingkungan baru yang di tandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin itu aktivitas penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang tetap masih jalan.

Mereka juga memohon Presiden Joko Widodo selekasnya mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta hentikan aktivitas penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai mengakibatkan kerusakan lingkungan.

About admin