Home / Uncategorized / Kontrovesi Kasus Vonis Penjara Ahok

Kontrovesi Kasus Vonis Penjara Ahok

Kontrovesi Kasus Vonis Penjara Ahok – Apa sajakah yg kita bicarakan terkait Basuki Tjahaia Purnama dengan sebutan lain Ahok selamanya memantik pro kontra. Banyak yg senang namun banyak juga yg membencinya. Yg mencemooh serta membela Ahok jumlahnya berimbang –hampir sama. Lantaran itu kata ” pro kontra ” dapat mewakili aktualisasi diri kita pada sosok Ahok.

Sistem peradilan pada Ahok juga tdk terlepas dari pro kontra. Sejak mulai diputuskan sebagai tersangka pelaku penodaan agama, ketaksamaan pendapat di kelompok paka hukum serta paka agama terbelah cukup tajam. Banyak pihak yg menuturkan kalau Ahok sudah melaksanakan penodaan agama. Namun, banyak orang yg membelanya sambil menjelaskan kalau Ahok tak menodai agama.

Pro kontra selanjutnya berlanjut selagi pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa Penuntut Umum (JPU), alih-alih menuntut Ahok dengan Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama sebagai dakwaan utama, tambah menuntut Ahok dengan tuduhan tidak mematuhi Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. Yg mencengangkan kita malahan vonis hakim yg berbanding terbalik dengan tuntutan JPU.

Majelis hakim malahan menterapkan Pasal 156a KUHP dalam putusannya. Ahok juga divonis 2 th. penjara, dengan perintah dijalankan penahanan. Bagaimana potret hukum atas putusan Ahok itu?

Negara Absen

Seandainya kita berdiri dalam posisi yg netral serta membaca dengan saksama Penetapan Presiden No. 1/PNPS Th. 1965 terkait Mencegahan Penyalahgunaan serta/atau Penodaan Agama, kita dapat memahami kalau ada sistem yg terabaikan waktu Ahok ditersangkakan, lebih-lebih lagi divonis bersalah di pengadilan.

Pada Pasal 2 ayat (1) aturan a quo, dikatakan kalau siapa saja yg melaksanakan penodaan agama jadi di beri peringatan keras buat hentikan kelakuannya itu, dalam satu ketetapan bersama-sama Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Pada Pasal 3 ditegaskan kalau apabila aturan pada Pasal 2 ayat (1) tak diindahkan jadi pelaku dipidana penjara selamanya 5 th..

Menunjuk pada aturan ini bayangan saya merupakan kalau apabila ada orang yg melaksanakan penodaan agama jadi hal yg palinglah utama merupakan di beri peringatan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri, berbentuk surat ketetapan bersama-sama. Apabila ia selanjutnya tak mengindahkannya jadi orang itu dipidana.

Itu punya arti aturan a quo sebetulnya lebih mengedepankan aksi preventif atau mencegahan dari pada aksi represif. Hal tersebut searah dengan filsafat pemidanaan : nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur ; punya arti seseorang bijak tak menghukum dikarenakan dijalankannya dosa, tapi supaya tak kan berlangsung dosa.

Terlebih dengan cara normatif pembawaan penodaan agama berlainan dengan tindak pidana umumnya. Tiada kerugian individu dengan cara segera atas penodaan agama, terkecuali terganggungnya ketertiban dalam ibadah serta bermasyarakat. Atas basic tersebut negara harus berikan teguran lebih dahulu sebelum saat diolah hukum.

Dalam persoalan Ahok, ia sekalipun tak di beri peringatan keras oleh negara lewat Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Lantaran itu sistem hukumnya sebetulnya contradictio interminis dengan aturan a quo. Jadi tak penuhi prinsip rule of law. Dengan tak terdapatnya peringatan keras jadi memperlihatkan kalau negara tak ada dengan sebutan lain tidak ada dari sistem hukum yg dirasakan Ahok.

Substansi Vonis

Minimal ada tiga pertimbangan majelis hakim yg kontradiktif. Pertama, majelis hakim memvonis Ahok 2 th. penjara dengan berpegang pada Pasal 156a KUHP. Sebelum saat diputus, Ahok sudah dituntut oleh JPU dengan Pasal 156 KUHP berwujud pidana penjara 1 th., zaman percobaan 2 th..

Meskipun pada dakwaannya JPU memanfaatkan dakwaan alternatif yg tempatkan Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan paling utama serta 156 sebagai dakwaan alternatif pertama, namun dalam tuntutannya JPU tambah menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP. Itu punya arti JPU benar-benar mahfum, kalau ia tak punya bukti yang cukup buat menuntut Ahok dengan pasal penodaan agama.

Tegasnya, dakwaan penodaan agama dalam perspektif JPU bakalan tidak bisa di buktikan jadi diarahkan pada dakwaan alternatif pertama ialah Pasal 156 KUHP. Lantas kenapa majelis hakim malahan memvonis Ahok dengn Pasal 156a KUHP?

Saya mengayalkan kalau nampaknya majelis hakim memanfaatkan bukti pidato Ahok yg menyinggung Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu sebagai alat bukti paling utama, selanjutnya dikuatkan dengan alat bukti info paka dari JPU. Meski sebenarnya ada bentrokan yg benar-benar tajam pada pendapat paka JPU dengan paka dari terdakwa.

Tidak cuman itu, memperlihatkan kalau majelis hakim malahan dengan cara diam-diam mengupayakan mengkonstruksi alat bukti sendiri, yg mana JPU tambah telah tak sangat percaya dengan alat bukti yg diajukannya.

Berikut yg pernah saya katakan kalau sukar memandang hukum jalan tegak dalam persoalan Ahok. Ia dapat berkelindan dengan intervensi politik serta kekuasaan.

Ke-2, pertimbangan yg memberatkan Ahok kalau ia sebagai gubernur harusnya tak melaksanakan penodaan agama. Pertimbangan ini nampaknya agak sumir dalam konteks tindak pidana penodaan agama.

Malah harusnya sebagai pertimbangan hakim merupakan dikarenakan Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta yg telah berperan serta berprestasi bangun ibukota, jadi ini jadi argumen yg membantu —bukan tambah memberatkan.

Pertimbangn majelis hakim itu dapat benar-benar pas difungsikan seandainya memutus tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes. Punya arti petinggi publiknya tak amanah –merampok duit negara jadi harus jadi argumen yg memberatkan.

Ketiga, majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Dengan cara kasat mata kita sanggup memandang kalau Ahok saat kooperatif serta sopan selagi menghadiri persidangan. Lantaran itu pada bagian penyidikan serta penuntutan ia tak ditahan. Lantas kenapa saat ini mesti ditahan?

Saya beranggapan harusnya Ahok tdk butuh ditahan sebab ia petinggi umum yg sukar buat melarikan diri, menyebabkan kerusakan atau membuang tanda untuk bukti lebih-lebih mengulangi tindak pidana sama seperti dikatakan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Terlebih perkaranya belum berkekuatan hukum terus jadi belum waktunya ia ditahan.

Paling akhir yg pingin saya tegaskan merupakan kalau tulisan ini tak diperuntukkan buat membela Ahok. Tapi, sebagai refleksi supaya tak berlangsung sistem hukum yg sama di masa mendatang.

About admin