Home / Berita Umum / Saran Pemprov Bali Ajukan RUU Mengenahi Propinsi Bali Mendapat Suport Dari Akademi

Saran Pemprov Bali Ajukan RUU Mengenahi Propinsi Bali Mendapat Suport Dari Akademi

Saran Pemprov Bali Ajukan RUU Mengenahi Propinsi Bali Mendapat Suport Dari Akademi – Saran Pemprov Bali ajukan RUU mengenai Propinsi Bali mendapatkan suport dari akademisi. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiartha memandang kedatangan undang-undang itu akan jadi pendongkrak perkembangan Bali.

“Saya memberi dukungan penuh RUU mengenai Propinsi Bali yang tengah diserahkan ke DPR oleh Gubernur Bali. Buat saya undang-undang ini ialah landasan hukum untuk pemajuan Bali supaya Bali dapat lebih mandiri dalam mengendalikan serta mengurus semua kekuatan yang dipunyai untuk lebih mensejahterakan rakyat Bali,” kata Arya melalui pesan singkat, Kamis (24/1/2019).

Menurut Arya, kebiasaan, budaya dan wisata alam ialah kekayaan alam yang dipunyai Bali. Diinginkan karenanya ada undang-undang itu, eksistensi kearifan lokal Pulau Dewata ini dapat masih lestari.

“Oleh karenanya lewat UU Propinsi Bali adalah usaha sinergis pada pusat serta daerah untuk masih jadikan Bali menjadi daerah yang mempunyai beberapa kekhasan serta kelebihan,” kata Arya.

Menurut Arya kedatangan RUU itu bukan bermakna Bali meminta diistimewakan. Karena, RUU itu cuma minta kewenangan untuk mengurus sumber daya baik alam ataupun manusia di Bali.

Kelebihan lainnya RUU ini buat saya, tidak berpretensi untuk diistimewakan terpenting dalam soal alokasi biaya tetapi supaya lebih dikasih kewenangan untuk mengurus sebab kita mempunyai potensi serta semangat karena itu. Dengan dikasih kewenangan mengurus begitu dipercaya Bali semakin lebih sejahtera serta mandiri,” sambungnya.

Ia optimis undang-undang mengenai Propinsi Bali ini akan jadi landasan hukum yang pas buat peningkatan kekuatan di Bali. Guru Besar masih pada Fakultas Seni Pertunjukkan, ISI Denpasar itu meyakini masyarakat Balilah yang sangat memahami bagaimana membuat perlindungan kebudayaan sebagai kekhasan daerahnya.

“Ada banyak masalah kewenangan pengendalian yang kita akan meminta pada pusat serta itu sejumlah besar dalam bagian kebudayaan. Sebab kebudayaan berikut kelebihan Bali, jadi dengan lakukan pemajuan pada kebudayaan dari mulai perlindungan, peningkatan, pelestarian, serta pemakaian jadi sebenarnya pemerintah pusat diringankan. Masalah kebudayaan Bali, orang Bali yang paling mengetahui sebab merekalah yang lahir serta hidup dengan kelebihan kebudayaan itu,” tuturnya.

RUU mengenai Bali ini diserahkan menjadi saran revisi Undang-undang Nomer 64/1958 mengenai Pembentukan Daerah tingkat I Bali, NTT, NTB. Karena, Undang-undang Nomer 64/1958 dipandang tidak berkaitan serta butuh direvisi.

About admin